Anggota Komisi V DPR RI Nurhasan Zaidi memberikan pendapatnya saat Rapat Kerja bersama Menteri Desa dan PDTT Eko Putro Sandjoyo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (05/9/2018). (foto : Jayadi/Jay)

Anggota Komisi V DPR RI Nurhasan Zaidi mempertanyakan penurunan pagu anggaran sejumlah program prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Desa dan PDTT) dalam pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) untuk tahun 2019.

“Mengapa turun, apakah ada prioritas lain? Atau ketidakmampuan kementerian menyerap anggaran secara optimal demi maslahat masyarakat desa?” tanya Nurhasan, dalam Rapat Kerja bersama Menteri Desa dan PDTT Eko Putro Sandjoyo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (05/9/2018).

Dalam rapat ini, Menteri Desa dan PDTT Eko Putro menyampaikan program-program prioritas diantaranya pembangunan kawasan pedesaan, pengembangan daerah tertentu, dan pembangunan daerah tertinggal. Namun pagu anggaran dari program prioritas tersebut mengalami penurunan menjadi Rp 4,3 triliun yang semula Rp 4,5 triliun.

Politisi PKS ini juga menyoroti pembangunan bandara internasional dan aerocity modern di kawasan Desa Ligung, Majalengka, Jawa Barat. Menurutnya, program tersebut perlu dikawal agar masyarakat bisa diberdayakan bukan terperdayakan. Menjadi sebuah kewajiban baginya untuk mengawal pemerintah demi mengurangi kesenjangan antara kota modern yg mau dibangun dengan kondisi real desa daerah sekitar.

“Insya Allah, kami siap bantu Pak Menteri untuk menyalurkan program prioritas desa seluruh Indonesia, yang pastinya sangat membantu Pemerintah dalam percepatan daerah pembangunan,” lanjut politisi dapil Jawa Barat itu. (ann/sf)*